62 Persen Anak Usaha Dari BUMN Memiliki Potensi Merugikan Negara

62 Persen Anak Usaha Dari BUMN Memiliki Potensi Merugikan Negara

HarianDepok.com – Berita – Nasional ,  BPK (Badan Pemerikas Keungan) telah mencatat rasio permasalahan anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki potensi merugikan negara serta korporasi mampu mencapai 62 persen.

Achsanul Kosasih  selaku Anggota VII BPK menjelaskan, kini lebaga telah memeriksa 45 anak usaha perusahaan berplat merah tersebut. Hasil dari pemerikasaan tersebut ditemukanya 801 temuan dan 1.294 rekomendasi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, temuan ini sangatlah tinggi, karena jumlah anak usaha BUMN sekitar 600-an. Ia pun akan berusaha terus melakukan komunikasi dengan kementerian yang terkait yakni BUMN. BPK dengan kementerian BUMN akan mengarahkan pemerikasaanya terhadap keuangan anak perusahaan BUMN, sehingga diharapkan kedepanya pengambilan keputusanya dapat fokus.

Kosasih memaparkan, terdapat indikasi adanya transaksi ilegal ketika anak perusahaan induk memberikan transaksi yang tidak mampu ditangani oleh anak perusahaan itu senderi. Bahkan, ia mengungkapkan akan terdapat kasus besar pada sektor multifinance BUMN pada dua hari kedepan mengenai kasus ini.

Rasio penyelesaian yang terbesar adalah pada sektor keungan serta perbankan  yang rata- rata mampu mencapai 91, 87 persen. Sedangkan untuk sektor tambang 84,59 persen, bidang kesehatan 82,35 persen, industri perkebunan sebesar 78,02 persen sedangkan untuk industri karya infrastruktur adalah 75,98 persen.

Apabila kasusnya keterlaluan akan mereka sampaikan apa adanya. Akan tetapi guna kepentingan kelompok mereka akan mencari penyelesainya. Rini Soemarni selaku Menteri BUMN rencananya akan segera menindak lanjuti laporan BPK terkait perusahaan yang mengalami permaslahan. Perusahaan tersebut diantaranya adalah Merpati, Perum Permnas, Indofarma, Pelindo, Hotel Indonesia Natour, Perum Perikanan, Kima, Kapal Indonesia, dan Balai Pustaka.

Lebih lanjut Rini menjelaskan, anak usaha dibawah naungan BUMN yang akan diperiksa dari perusahaan BUMN besar adalah Pertamina, Telkom, PLN, serta Jasa Keungan. Sebenarnya permasalahan tersebut sudah ada sejak lama belum terdapat penyelesainya yang real.

Pemerintah sebelumnya memang belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat pun juga belum optimal mengawasi anak perusahan yang ada di bawa nangan BUMN.

[AndriIdaman/HD]

Tags:
author

Author: 

"Sesempurna apa pun kopi yang kamu buat, kopi tetap kopi, punya sisi pahit yang tak mungkin kamu sembunyikan.” (Internet Marketers & Publisher)