Perumnas Dapat Diandalkan Namun Tetap Ada Syaratnya

Perumnas Dapat Diandalkan Namun Tetap Ada Syaratnya

HarianDepok.com – Properti ,  Zulfi Syarif Koto sebagai Ketua Housing Urban Development Institute menilai, bahwa Perumnas masih dapat diandalkan oleh pemerintah untuk membangun perumahan yang memiliki harga terjangkau bagi masyarakat dengan penghasilan yang rendah (MBR). Namun untuk merealisasikan itu semua, perumnas memerlukan dukungan penuh dari pemerintah.

Lebih lanjut Zulfi memaparkan, apabila perumnas kembali kepada fungsinya yang sebenarnya dapat yang ia lakukan. Bahkan dulu Perumnas dapat mengembangkan Depok serta Klender menjadi kota besar seperti yang ada saat ini.

Dengan adanya rencana pemerintah yang akan Perumnas untuk membuat perumahan dengan harga yang cukup terjangkau adalah sebuah langkah yang positif. Akan tetapi beberapa aspek haru diperhatikan oleh pemerintah untuk melancarkan ambisi tersebut. Yang dilakukan oleh pemerintah yang pertama adalah mengubah regulasi yang saat ini memposisikan Perumnas mengacu pada Kementerian BUMN.

Kedua, perumnas harus mendapatkan dana dari anggaran APBN. Zulfi pu menambahkan, seharusnya Presiden Jokowi menerbitkan Inpres penugasan bahwa Perumnas membangun rumah yang diperuntuhkan oleh MBR. Hal ini penting untuk dilakukan karena dengan kewenangan presiden tersebut ada tindakan cepat dan konkrit. Ketika Inpresnya terbit baru PP- nya akan menyusul diterbitkan.

Untuk secepatnya mengatasi angka kekurangan perumahan, seharusnya diberbagai daerah Perumnas membentuk badan Perumda (Perumahan Daerah), perumnas sendiri nantinya akan menjadi holding. Hal ini dapat dilakukan mengingat terdapat UU No 23 Tahun 2014 mengenai otonomi daerah yang berisi urusan perumahan menjadi urusan yang wajib bagi Daerah.

Sejalan dengan itu, Ramadhan Isa yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Youth Forum for Sustainable Development sangat menyambut baik kabar mengenai akan kembalinya Perumnas fokus terhadap perumahan rakyat. Langkah yang diambil tersebut dirasa sangat tepat untuk mengatasi backlog perumahan dan penyediaan rumah bagi masyarakat menengah kebawah.

Sementara itu Himawan Arif Sugoto selaku Direktur Utama Perumnas menjelaskan, untuk mengembalikan peran dan fungsi dari Perum Perumnas pemerintahan Jokowi – JK harus segera melakukan tiga langkah yakni penyediaan lahan, payung hukum, dan pembiayaan.

[MuhammadKhotib/HD]

Tags: