Fraksi Partai Demokrat Ajukan Hak Tanya Untuk Presiden Tentang Kenaikan BBM Dan Nomenklatur Kementerian

Fraksi Partai Demokrat Ajukan Hak Tanya Untuk Presiden Tentang Kenaikan BBM Dan Nomenklatur Kementerian

HarianDepok.com – Berita – Nasional , Sebanyak 60 orang anggota DPR RI yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat menggunakan hak tanyanya untuk mengajukan pertanyaan kepada presiden joko widodo mengenai kebijakan pembubaran dan juga penggabungan (nomenklatur) kementerian dan kebijakan kenaikan Bahan bakar minyak (BBM). Hak Tanya ini digunakan oleh anggota fraksi partai demokrat karena mereka merasa kedua kebijakan utama dari presiden joko widodo tersebut telah menimbulkan beberapa kontroversi di masyarakat.

“ Kami tanyakan kebijakan jokowi ini. Kami gunakan hak Tanya ini. Hak Tanya ini dijamin di dalam UU MD3” ungkap Benny K Harman sebagai wakil ketua komisi III dari fraksi partai demokrat yang sedang berada di kompleks parlemen senayan, Jakarta pada hari selasa, 2 november 2014. Benny menambahkan kebijakan untuk melakukan perubahan nomenklatur kementerian telah berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) 2014. Presiden jokowi di minta untuk menjelaskan bagaimana penggunaan APBN 2014 tersebut terhadap kementerian-kementerian yang sudah mengalami nomenklatur tersebut.

Selanjutnya, mengenai kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pengalihan subsidi BBM yang dilakukan oleh jokowi. Benny mengatakan bahwa partai demokrat perlu mengetahui apa dasar dari pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) disaat harga minyak dunia sedang turun. Demokrat juga menanyakan dari mana sumber dana dari kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar dan kartu kesejahteraan social yang diperoleh.

“Dana untuk kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), dan kartu kesejahteraan social (KKS) tidak ada dalam nomenklatur APBN 2014. Jadi darimana dananya diambil? “ Tanya benny.  Benny juga menegaskan bahwa hak Tanya yang digunakan oleh anggota fraksi demokrat bukanlah merupakan hak interpelasi. Benny menambahkan hak Tanya dimiliki oleh setiap anggota dewan sedangkan hak interpelasi harus melalui kesepakatan paripurna yang diajukan oleh hak DPR.” Kalau jawaban presiden tidak memuaskan, baru kita tingkatkan ke hak interpelasi” ungkap benny.

Discription: anggota dpr dari fraksi demokrat mengajukan pertanyaan kepada presiden jokowi mengenai kenaikan harga bbm dan nomenklatur kementerian.

Tags:
author

Author: 

"Sesempurna apa pun kopi yang kamu buat, kopi tetap kopi, punya sisi pahit yang tak mungkin kamu sembunyikan.” (Internet Marketers & Publisher)