BPPD Kota Depok Lakukan Evaluasi Perda Kertertiban Umum dan KLA

BPPD Kota Depok Lakukan Evaluasi Perda Kertertiban Umum dan KLA

HarianDepok.com – Berita , Badan pembentukan peraturan daerah (BPPD) yang sebelumnya bernama Badan Legislatif (Banleg) DPRD Kota depok beberapa hari yang lalu melakukan rapat kerja (Raker) untuk membahas agenda evaluasi implementasi Peraturan daerah ketertiban umum dan kota layak anak (KLA). Rapat kerja tersebut sudah dilaksanakan pada tanggal 26-27 november yang lalu di gedung DPRD kota depok. Dalam agenda rapat kerja tersebut dihadiri oleh beberapa OPD dan dinas-dinas yang terdapat di kota depok seperti satpol PP, Bapeda, Dinas Tarkim. Badan pemberdayaan masyarakat dan keluarga (BPMK), dinas kesehatan, BLH, serta camat se kota depok.

Hasil dari pemaparan dari OPD dan dinas-dinas terkait yang terdapat di kota depok dalam menjalankan program dan rencana ke depan mengenai dua perda tersebut, Sri Utami selaku anggota BPPD DPRD kota depok mengatakan terdapat beberapa hal yang muncul yaitu masih kurang masifnya sosialisasi dari ke dua perda tersebut. “BPMK misalnya sudah merasa cukup dalam mensosialisasikan namun ternyata masih banyak perangkat daerah khususnya camat yang masih belum secara utuh menangkap Visi kota layak anak sehingga beritanya di masyarakat masih belum signifikan” ungkapnya pada hari senin (1/12/2014).

Sri utami juga menambahkan begitu pula dengan satpol PP, sudah melakukan cukup sosialisasi bahkan sudah dilakukan dengan penindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum. Namun nuansa tertib di kota depok masih belum tercipta. Salah satu kendalanya adalah minimnya SDM dan sarana prasarana terutama yang terdapat di tingkat kecamatan. Untuk tenaga penertiban misalnya hanya ada 2 sampai 3 orang perkecamatan. Paling tidak di setiap kecamatan terdapat 1 regu yang terdiri dari 10 orang. “Terhadap kendala yang dihadapi oleh satpol PP,  kami mengusulkan agar dalam melakukan sosialisasi lebih kreatif baik dalam metode penyampaiannya maupun dalam menyampaikan substansinya. Perlu membuat pamflet atau papan pengumuman yang menarik dan juga dapat menjalin kerjasama dengan usaha untuk penegakan perda” tuturnya.

“Misalnya plang mengenai Hak anak, tentang tertib lalu litas, tertib merokok, tertib membuang sampah, perlu lebih intens lagi dalam penyampaiannya. Demikian juga untuk pengawasan dan penindakan kami usulkan perlunya memasang CCTV di lokasi yang rawan seperti terminal dan taman” kata Sri utami. Dari hasil raker tersebut didapatkan hasil untuk lebih baik lagi kedepannya dalam melaksanakan dan mensosialisasikan dua perda tersebut.

[MuhammadKhotib/HD]

Tags: