Presiden Jokowi Akan Jelaskan Mengenai Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Presiden Jokowi Akan Jelaskan Mengenai Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

HarianDepok.com – Berita – Nasional , Andi Widjajanto selaku sekretaris kabinet membantah mengenai masalah pemerintah melupakan komitmennya terhadap penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu. Menurut Andi dalam waktu dekat presiden joko widodo akan secara khusus berbicara mengenai soal kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut. “Masih, komitmen masih dipegang. Dalam waktu yang tidak lama ada keterangan yang lebih jelas dari presiden jokowi mengenai kasus-kasus tersebut. “ ungkap andi yang sedang berada di silang monas pada hari senin, (1/12/2014).

Andi menambahkan jaksa agung HM Prasetyo baru saja dilantik sehingga masih perlu berkoordinasi dengan menteri hukum dan hak asasi manusia (HAM)  Yasonna H Laoly dan juga berkoordinasi dengan menteri coordinator politik, hukum dan keamanan Tedjo edhy Purdijanto untuk lebih mempelajari kasus-kasus tersebut. Meskipun masih tahap koordinasi, andi menyatakan bahwa semua masukan dari para aktivis HAM akan didengar oleh pemerintah.

“Usulan pun sudah mulai diberikan. Tapi kita harus hati-hati, lihat dulu perangkat regulasi yang ada” tambah andi. Terkait pembebasan bersyarat yang diberikan kepada pemerintah kepada Polycarpus mengenai kasus pembunuhan munir. Andi mengatakan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum. Pemerintah tidak bisa mengintervensi dengan menahan poly lebih lama. “Jadi untuk menghormati, pemerintah tidak akan mencampuri prinsip-prinsip yang berlaku” ungkap andi. Sementara itu tedjo mengatakan pemerintah sudah mendorong rekonsiliasi untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

“Yang lalu kan sudah, rekonsilasi ini kita lanjutkan. Jangan mundur lagi ke belakang. Negara perlu makmur ke depan, bukan Cuma mencari salah kesana-kesini. Jadi ayo perbaiki bangsa ke depan” ujar tedjo. Sebelumnya sumarsih sebagai salah satu Ibunda BR Norma Irmawan (wawan) yang menjadi salah satu korban dari peristiwa semanggi I yang menuntut realisasi janji dari kampanye jokowi. Dia menulis dalam visi, misi dan program aksi  JKW JK berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan menghapus semua bentuk impunitas.

[NurMungil/HD]

Tags:
author

Author: