KPK : Kalau DPR Mau Revisi UU MD3, Hebat!

KPK Kalau DPR Mau Revisi UU MD3 Hebat

HarianDepok.com – Berita – Nasional , Komitmen anggota Parlemen untuk menegakkan hukum memang benar-benar berada dalam titik nadir yang menyulitkan.  Melihat berbagai kasus hukum yang ada selama ini, yang menyangkut anggota Dewan sering mental ditengah jalan. Kalaupun ada proses terkesan lamban dan jalan ditempat saja, terlebih dengan telah ditetapkannya UU MD3.

Gonjang-ganjing atas situasi ini membuat Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara mengenai salah satu kelemahan UU MD3. Kesalahan yang dimaksud adalah adanya hak imunitas anggota DPR yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Adnan melalui pesan singkat pada ,sabtu (22/11/2014) hari ini menyatakan kesepakatannya untuk diadakan revisi undang-undang ini yang justru dapat `melumpuhkan` upaya penegakan hukum. “Sangat setuju. Itu salah satu kelemahan UU MD3 yang perlu diuji materi ke MK“ tungkas Adnan.

Adnan mengungkapkan, bahwa semua warga Negara di mata hukum sama, tidak itu rakyat, pejabat ataupun anggota Dewan, hak dan kewajiban mereka dimata hukum sama. Adnan menyampaikan keraguannya akan niat baik dari anggota Dewan yang ditandai dengan kemauan untuk merevisi UU MD3. “Mana mau mereka dengar KPK“ begitu seloroh Adnan. Bahkan Adnan melontarkan ungkapan yang bernada sindiran kepada para anggota Dewan “ kalau mereka bersedia mengoreksi, hebat“.

Kemasygulan Undang-Undang ini ditunjukkan dalam pasal 224 ayat (5) yang menyatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Berlanjut ke pasal (6) yang mengatur, bahwa MKD harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut paling lambat 30 hari setelah surat tersebut diterima. Berkaca pada ayat (5) dan (6) ini justru menghambat kemajuan penegakan hukum mulai dari proses penyidikan, jelas Adnan.

Adnan bahkan memberikan contoh nyata dari terjadinya polemic di Dewan Kehormatan DPR pada periode pemerintahan sebelumnya. Kalau hal ini diteruskan justru kasus hukum yang menyangkut anggota Dewan akan menjadi blunder.  Kalau kita amati, kinerja Mahkamah Kehormatan Dewan pada periode sebelumnya memang tidak ada hasil nyata yang benar-benar terlihat. Adnan  menambahkan “ coba tengok Badan Kehormatan DPR lalu. Hampir tidak kerja karena mereka saling menyandera“.

Kekebalan hukum anggota Dewan semakin terlihat dari penjelasan di ayat (7), Jika MKD memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, maka surat pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum.

Mencermati UU MD3 tersebut, justru kita hanya akan mendapati kepongahan anggota Dewan, karena mereka akan menjadi manusia yang superior dinegeri ini. Apa yang sering mereka lontarkan, bahwa hukum adalah panglima dan penegakan hukum tidak boleh pandang bulu hanyalah retorika politik belaka bagi para anggota Dewan agar mereka terlihat bekerja dan hebat.

[MuhammadKhotib/HD]

Tags: