Status Siaga 1 untuk Antisipasi Dampak Kenaikan BBM

siaga 1

HarianDepok.com – Berita – Nasional, Dampak kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah terlihat disejumlah wilayah di Indonesia. Aksi demo yang dilakukan mahasiswa di Makasar, kenaikan harga angkutan secara sepihak oleh para sopir angkutan umum dan harga-harga kebutuhan bahan pokok yang sudah ikut naik membuat Kepolisian Republik Indonesia menetapkan siaga satu untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

Ketua Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan, penetapan Siaga satu adalah untuk mengantisipasi rencana aksi mogok massal yang akan dilakukan Organisasi Angkutan Darat (Organda) pada hari ini, Rabu (19/11/2014).

“Polri sejak selasa (18/11/2014) malam sudah menyatakan siaga 1, artinya semua anggota Polri telah siap dan siaga mendukung kebijakan Pemerintah yang menaikan harga BBM dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga stabilitas keamanan nasional” ujar Ronny, saat temui, Rabu pagi.

Kepada kelompok-kelompok masyarakat yang menolak kenaikan BBM jangan sampai terprovokasi melakukan tindakan anarkis dan masyarakat yang berdemo harus tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan sampai mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat karena yang rugi nanti masyarakt juga, himbau Ronny.

Sebelumnya, pada senin (17/11/2014) Organisasi Angkutan Darat (Organda) melakukan musyawarah di Semarang untuk mengambil sikap terhadap keputusan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hasil Musyawarah Kerja Nasional DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) memutuskan berhenti beroperasi terhitung sejak Rabu (19/11/2014) pukul 00.00. Penghentian operasi ini berskala nasional. Langkah ini merupakan protes atas keputusan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Eka Lorena Surbakti sebagai ketua Umum DPP Organda mengakui bahwa keputusan pemerintah ini sangat memberatkan bagi para sopir dan masyarakat yang bekerja dibidang tanrspotasi darat sehingga secara terpaksa DPP Organa mengambil keputusan yang sulit pula.

“Ini sebagai bentuk keprihatinan Organda. Ketidakberpihakan pemerintah terhadap angkutan umum sangat terlihat,” ujarnya.

Eka mengatakan, penghentian operasi angkutan darat ini belum bisa dipastikan sampai kapan akan dilaksanakan. Namun dari DPP Organda sendiri telah mengomunikasikan protes ini kepada Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Meskipun demikian, masih ada beberapa angkutan umum yang beroperasi untuk melayani masyarakat namun dari DPP Organda pusat belum menentukan tarif baru sehingga apabila ada angkutan umum yang beroperasi dan menaikan tarif, maka itu adalah keputusan sepihak.

[NurMungil/HD]

Tags:
author

Author: