Pemerintah Harus Buat Rincian Kebutuhan Rumah Di Setiap Daerah

Pemerintah Harus Buat Rincian Kebutuhan Rumah Di Setiap Daerah

HarianDepok.com – Properti , Pemerintah saat ini dihadapkan oleh semakin tingginya kebutuhan akan rumah dalam masyarakat. Untuk angkat kebutuhan dalam pemenuhan rumah sudah mencapai lebih 15 juta unit setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal tersebut pengembang menginginkan pemerintah untuk segera menentukan masalah penyebaran kebutuhan rumah yang ada di Indonesia. Ramal Saleh selaku Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Di Seluruh Indonesia (APERSI) sumatera barat mengatakan bahwa saat ini pemerintah tidak menjelaskan secara rinci masalah penyebarang atau blooking dari kekurangan 15 juta unit tersebut.

“Itu kan masih data secara nasional, belum ada data berapa besar jumlah bloklog dari setiap kecamatan dan juga setiap kelurahan” ungkap ramal pada hari kamis (13/11/14). Seharusnya untuk mengatasi masalah ini, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat harus berkerjasama dengan kementerian dalam negeri untuk dapat memetakan persebaran dari kebutuhan rumah di Indonesia secara lebih mendetail lagi. Setelah itu akan lebih mudah untuk membangun dan membuat kebijakan mengenai ketersediaan lahan yang akan digunakan untuk membuat rumah yang akan memenuhi masalah ini.

“Kebutuhan rumah di setiap daerah berbeda-beda. Jumlah 15 juta unit yang diperkirakan tersebut tidak dapat secara merata di setiap daerah. Backlog disetiap daerah harus jelas berapa kebutuhannya dan juga harus ada turunannya., kecamatan butuh berapa, kabupaten butuh berapa. Tanpa itu semua akan menjadi sia-sia saja dan backlog selama lima tahun juga tidak akan habis” tambahnya. selain itu pemerintah bisa membentuk kelompok kerja yang dikhusukan untuk mendata kebutuhan rumah di kabupaten sampai kelurahan dari setiap daerah.

Selanjutnya untuk kerjasama dengan pengembang, pemerintah dapat menyediakan lahan dan juga memberi kemudahan dalam membangun rumah disebuah daerah yang sudah jelas infrastrukturnya. Ketika membeli sebuah lahan, pemerintah harus sudah menentukan mana daerah yang akan dibangun rumah, jalan, dan lain sebagainya, baru bisa dijual oleh pengembang. Sehingga pengembang tidak harus membuat perizinan yang terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama.

[IrmaWulandari/HD]

Tags:
author

Author: 

Publisher & Content Writer