Akbar Tandjung Tegaskan Bahwa KMP Tidak Ada Niat Makzulkan Jokowi

Akbar Tandjung Tegaskan Bahwa KMP Tidak Ada Niat Makzulkan Jokowi

HarianDepok.com – Berita – Nasional , Akbar Tandjung sebagai Dewan penasihat koalisi merah putih (KMP) mengatakan bahwa koalisi merah putih yang di luar dari pemerintahan sekarang sama sekali tidak berniat untuk memakzulkan pemerintahan presiden joko widodo dan wakil presiden jusuf kalla. Akbar Tandjung meminta dari pihak koalisi Indonesia hebat untuk tidak usah khawatir mengenai adanya hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat yang terdapat di tingkat DPR.

” Langkah untuk pemakzulan itu tidaklah ada sama sekali. Tidak ada niatan sama sekali untuk melakukan hal itu” ujar akbar tandjung di Jakarta, sabtu (15/11/14). Dalam kesempatan wawancara akbar tanjung menambahkan hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat di tingkat DPR sudah lama ada dan sudah sangat melekat dengan DPT. Hal itu tidak bisa dihilangkan begitu saja oleh koalisi Indonesia Hebat (KIH). Menurut mantan ketua DPR ini, keputusan untuk menolak permintaan dari koalisi Indonesia hebat ini sangatlah tepat. Dia berharap masyarakat bisa lebih mengerti kenapa KMP akhirnya memutuskan untuk menolak permintaan tersebut.

“saya pikir aku harus memberi sedikit penjelasan kepada masyarakat, kalau dari pihak kita bisa menjelaskan saya yakin public atau masyarakat pasti akan memahaminya” tambahnya. Hak-hak yang terdapat di DPR itu sebenarnya sudah ditentukan dan diatur dalam Pasal 98 ayat 6 sampai ayat 8 undang-undang no 17 tahun 2014 tentang DPR, MPR, DPD dan DPRD. Undang-undang ini disebut dengan UU MD3 yang berisi tentang kewajiban pemerintah untuk menaati semua keputusan yang dibuat oleh komisi DPR.

Dalam undang-undang itu disebutkan DPR dapat menggunakan hak interpelasi dan juga angket jika kewajiban tersebut dilanggar oleh pemerintah. Selain itu DPR juga bisa meminta sanksi administrasi jika ada pejabat yang melanggar. Pada pasal 74 UU MD3 menjelaskan bahwa DPR diperbolehkan untuk menggunakan hal interpelasi jika pejabat Negara ada yang mengabaikan peraturan tersebut. Permintaan dari KIH akan dikabulkan jika pihak koalisi merah putih mendapatkan persetujuan dari Prabowo subianto, susilo bambang yudhoyono dan aburizal bakrie.

[MuhammadKhotib/HD]

Tags: