Tidak Mudah Bubarkan FPI Kata Mendagri

Tidak Mudah Bubarkan FPI Kata Mendagri

HarianDepok.com – Berita – Nasional , Menteri dalam negeri yang baru, Tjahjo Kumolo menyampaikan untuk memberi sanksi kepada organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum seperti Front pembela islam (FPI) di jakarta tidaklah mudah. Ada banyak sekali tahapan yang harus dilakukan sampai akhirnya sanksi tersebut dijatuhkan. “Untuk pembubaran suatu ormas yang tidak berbadan hukum, perlu prosedur yang sangat panjang dan juga sangat ketat, jadi tidak mudah dan perlu kajian secara komprehensif” ucap Tjahjo pada hari jumat, 14 november 2014.

Menurut Tjahjo pemerintah saat ini hanya bisa memberikan pembinaan dan juga peringatan serta meninjau kembali atas sanksi yang akan diberikan. Sanksi untuk organisasi masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam pasal 60 sampai 67 undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah harus melakukan langkah-langkah persuasif terlebih dahulu sebelumnya melakukan tindakan lainnya seperti mencabut surat keterangan terdaftar (SKT). Setelah langkah persuasif gagal, pemerintah baru bisa memberikan surat peringatan secara tertulis maksimal sampai tiga kali.

“Bila organisasi masyarakat tersebut tidak mengindahkan peringatan tertulis, baru pemerintah menjatuhkan sanksi pemberhentian hibah atau bantuan, atau pemberhentian kegiatan sementara” tutur cahyo. Untuk organisasi masyarakat yang sudah nasional, pemerintah harus meminta pertimbangan dari mahkamah agung untuk pemberian sanksinya dan pemberhentian kegiatan sementara. Sedangkan untuk kegiatan yang berada di tingkat pemerintah daerah, harus meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan daerah setempat, kepolisian serta kejaksaan di daerah setempat.

Beberapa waktu sebelumnya basuki Tjahaja purnama (ahok) selaku petugas pelaksana memberikan menteri hukum dan HAM serta menteri dalam negeri. Ahok meminta pembubaran FPI karena sudah banyak membuat kerusakan, anarkis, membuat kemacetan, mengganggu ketertiban umum dan juga sudah berupaya menggagalkan pencalonan dirinya sebagai gubernur DKI. Berdasarkan data di kementrian dalam negeri, FPI sudah dua kali mendapatkan surat peringatan secara tertulis. Pertama pada saat melakukan penyerangan terhadap AKKBB pada tanggal 1 juni 2008 dan kedua pada saat FPI merusak gedung kementrian dalam negeri pada tanggal 12 januari 2012.

[MuhammadKhotib/HD]

Tags: