KRITISI TERHADAP LAYANAN DARURAT DI INDONESIA

Layanan Darurat Indonesia

HarianDepok.com – Suara Pembaca , Indonesia dengan jumlah penduduk no 4 didunia, berbagai kondisi telah dialami oleh masyarakat Indonesia. Mulai jaman yang sulit di awal-awal kemerdekaan, baik dari sisi keamanan maupun ekonomi. Pada era reformasi telah dilakukan penyempurnaan undang-undang dasar sampai dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman dan komisi-komisi yang lain. Namun, tingkat keamanan warga di setiap daerah, di kota, di kabupaten ataupun di pedesaan, dirasa belum memadai. Banyak sekali didengar kabar tentang tindak kejahatan dari berbagai media baik surat kabar, radio maupun televisi.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia, melalui kepolisian RI harus berupaya memperbaiki sistim keamanan, sehingga hak warga untuk memperoleh perlindungan dari negara dapat diwujudkan. Kegiatan atau tindak pencegahan yang dilakukan oleh polisi nampaknya kurang optimal atau bahkan nyaris tiada. Selain tindak kejahatan, kondisi bahaya lainnya adalah kebakaran. Kondisi yang sering terjadi adalah terlambatnya tim pemadam kebakaran tiba di lokasi yang salah satunya disebabkan terlambatnya pemberitahuan atau informasi.

Pada situasi darurat sering terjadi kesimpangsiuran informasi yang akan mempersulit upaya penanggulangan bencana. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam kegiatan penanggulangan bencana mengakibatkan lamanya proses penanganan. Oleh karena itu perlu ada institusi yang menjadi pusat komando penanganan tanggap darurat. Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BNPB dan BPBD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi koordinasi, komando dan pelaksana. Fungsi koordinasi adalah melakukan koordinasi pada tahap prabencana dan pascabencana, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi komando dan pelaksana adalah fungsi yang dilaksanakan pada saat tanggap darurat.”

Bencana komunikasi ditandai dengan minimnya sumber-sumber komunikasi yang dapat memberikan informasi mengenai situasi terkini di lokasi bencana. Di samping itu bencana komunikasi juga terjadi karena terputusnya saluran –saluran komunikasi masyarakat akibat kerusakan infrastruktur dan sarana komunikasi karena dihantam bencana. Bencana komunikasi dalam situasi bencana alam  menyebabkan  tidak adanya informasi yang memadai apalagi akurat tentang situasi darurat bencana. Melihat pengalaman peristiwa  Gempa dan Tsunami Aceh dan Nias tahun 2004, bencana komunikasi terjadi sangat parah. Hingga sepekan pasca bencana, tidak ada informasi yang memadai tentang wilayah – wilayah terparah yang hancur, korban jiwa yang jatuh, korban selamat, lokasi pengungsian dan tempat-tempat  yang masih aman.  Minimnya informasi tersebut menimbulkan krisis komunikasi yang sangat berat.

Dari sisi komunikasi, instansi pemerintah yang menanangani kondisi emergensi dan penanggulangan bencana sudah memabangun sistem komunikasi sendiri-sendiri seperti BNPB, BMKG, BPBD, Kepolisian, Pemadam Kebakaran dan Pemerintah Daerah. Namun masing-masing sistem komunikasi yang dibangun tersebut belum terintegrasi sehingga menyebabkan lambatnya koordinasi.  Dari sisi masyarakat sendiri di pusingkan dengan berbagai nomor pengaduan apabila terjadi kondisi darurat karena setiap instansi memiliki nomor yang berbeda-beda contohnya Polisi: 110, Ambulans: 118 dan 119, Badan Search and Rescue Nasional: 115. Dan Posko bencana alam: 129.

Melihat dari negara-negara maju, memiliki nomor telepon darurat yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat oleh masyarakat umum untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak seperti polisi, pemadam kebakaran dan pertolongan medis atau pengangkutan (evakuasi) ke rumah sakit. Di banyak negara hanya ada 1 nomor telepon darurat sehingga mudah diingat. Nomor telepon darurat biasanya hanya dipakai pada saat keadaan darurat yang mendesak saja. Jika terjadi suatu bencana alam, maka nomor darurat hanya boleh dipakai pada keadaan yang mengancam jiwa. Pada keadaan biasa atau tidak mendesak, jasa-jasa penanganan keadaan darurat menyediakan nomor-nomor telepon biasa yang tercantum dalam buku telepon setempat.

Di Amerika Utara, 311 adalah nomor telepon keadaan mendesak yang bisa digunakan untuk menghubungi polisi atau jasa-jasa penanganan keadaan darurat lainnya. Nomor telepon keadaan mendesak ini juga bisa digunakan untuk melaporkan berbagai macam kejadian dan kejahatan pada masa lalu yang tidak membahayakan nyawa. Nomor telepon keadaan mendesak ini dibuat untuk mengurangi beban nomor telepon 911. Di beberapa kota 311 bisa untuk menghubungi beberapa jasa pelayanan pemerintahan daerah atau melaporkan listrik padam.

Nomor telepon darurat termasuk nomor istimewa dalam sistem penomoran telepon di suatu negara. Di masa lalu panggilan darurat selalu disalurkan melalui jaringan khusus tertentu. Di masa modern panggilan darurat biasanya dicampur dengan jaringan telepon biasa, tetapi panggilan darurat sering dapat melalui jaringan tertentu yang tidak bisa dilalui panggilan telepon biasa. Biasanya dipastikan bahwa setiap panggilan ke nomor telepon darurat akan selalu mendapat jawaban dan tidak mengalami kegagalan/nada sibuk. Bisa juga diatur agar walaupun telepon pemanggil telah ditutup, tetapi saluran akan tetap tersambung sampai operator nomor telepon darurat memutuskan hubungan. Panggilan nomor telepon darurat akan dijawab oleh seorang operator telepon atau orang yang telah dilatih secara khusus untuk menangani panggilan telepon darurat (dispatcher). Kalau yang menerima dispatcher, maka setelah menentukan jenis keadaan darurat, maka dispatcher akan mengirimkan petunjuk ke kesatuan polisi, pemadam kebakaran, atau ambulans di lapangan untuk menuju lokasi penelepon.

Berdasarkan uraian diatas didapatkan beberapa hal penting yaitu :

  • Buruknya koordinasi antar instansi penanganan kondisi darurat dan penanganan bencana di Indonesia yang lebih terkesan berjalan sendiri-sendiri atau belum terintegrasi
  • Banyaknya nomor telepon darurat membingungkan masyarakat untuk melalukan pengaduan
  • Diperlukan Jaringan Telekomunikasi yang menghubungkan sistem komunikasi antar instansis pemerintag yang menangani perlindungan publik dan penanggulangan bencana.
  • Diperlukan sistem penanganan pada saat terjadi pengaduan sampai dengan pengiriman petugas ke lokasi kejadian.

Jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antar instansi tersebut sebaiknya dibangun oleh Intansi pemerintah yang menangani bidang komunikasi dan informatika. Model bisnis dapat lakukan melalui dua alternatif yaitu membangun infrastruktur sendiri atau bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi komersial. Untuk alternatif pertama tentu saja akan menghabiskan dana yang sangat besar, dari mana lagi kalau bukan dari APBN. Selain itu akan memakan waktu yang cukup lama dalam proses pembangunannya, tetapi memiliki nilai positif diantaranya adalah keterjaminan kehandalan layanan, keamanan dan juga mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Sedangkan alternatif kedua memiliku keuntungan yaitu lebih cepat waktu pelaksanaan, lebih menghemat Capex, dan menumbuhkan industri telekomunikasi. Adapun sisi minus dari alternatif dua adalah jaminan kehandalan layanan dan keamanan informasi yang bersifat rahasia.

Masalah berikutnya setelah jaringan tersebut dibangun adalah bagaimana cara operasional dalam penanganan pengaduan/ trouble ticket seperti, bagaimana mengkoordinasikan dengan instansi yang berwenang, bagaimana menangani pengaduan palsu, dan bagaimana menangani pengaduan dalam jumlah banyak di waktu yang hampir bersamaan. Hal-hal tersebut mungkin sekali terjadi ada saat operasional,  untuk itu perlu dibuat suatu sistem manajemen penanganan pengaduan  untuk memudahkan operasional. Ada satu pendekatan untuk memudahkan dalam membuat manajemen penanganan pengaduan yaitu menggunakan reference model Telecommunicaton Management Network yaitu OAM&P (Operational, Administration, Maintenace and Provision).

Dengan adanya layanan emergensi call terpadu tersebut memang belum tentu dapat menekan terjadinya bencana, tetapi paling tidak akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Penulis : LESSY SUTIYONO AJI ( MAHASISWA MANAJEMEN TELEKOMUNIKASI UI ANGKATAN TAHUN 2013)

Tags:
author

Author: 

"Sesempurna apa pun kopi yang kamu buat, kopi tetap kopi, punya sisi pahit yang tak mungkin kamu sembunyikan.” (Internet Marketers & Publisher)