Presiden Joko Widodo Diharapkan Mampu Mengembalikan Pilkada Langsung

Presiden Joko Widodo Diharapkan Mampu Mengembalikan Pilkada Langsung

HarianDepok.com – Berita – Nasional , Lingkaran Survei Indonesia kembali menerbitkan penelitian yang bertema sosial politik, kali ini Lingkaran Survei Indonesia melakukan penelitian mengenai pilkada langsung yang undang-undangnya telah disahkan di DPR, masyarakat berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diharapkan mampu mengembalikan pemilihan kepala daerah ke sistem sebelumnya yaitu pemilihan secara langsung dan transparan, menurut hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia pilkada secara langsung merupakan keinginan sebagian besar masyarakat indonesia.

“Dalam survei LSI tanggal 9 September 2014, sebesar 81,25 persen publik tetap menginginkan pilkada langsung. Hanya 10,71 persen yang menginginkan pilkada oleh DPRD,” ujar anggota tim riset LSI, Rully Akbar, saat melakukan konferensi pers, di Graha Dua Rajawali, Jalan Pemuda No 70, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (30/10/2014). Lebih lanjut Rully mengatakan tugas berat pemerintahan presiden Joko Widodo saat ini adalah memastikan peraturan pemerintah pengganti undang-undang bisa diterima oleh anggota DPR, menyangkut hal ini DPR sendiri akan melakukan sidang pada kisaran bulan Januari 2015 guna memutuskan akan menyetujui atau tidak menyetujui perppu pilkada secara langsung .

Pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengeluarkan perppu No 1 Tahun 2014 yang membatalkan UU No 22 Tahun 2014 yang mengatur pilkada oleh DPRD, namun perppu pilkada secara langsung ini harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR untuk kemudian menjadi undang-undang. “Kabinet Jokowi, terutama melalui Mendagri yang baru, harus memastikan Perppu ini bisa diterima oleh DPR,” ujar Rully. Lingkaran Survei Indonesia dalam penelitianya menggunakan metode quickpoll, sebuah metode yang menggunakan aplikasi di dalam smartphone yang memungkinkan dilakukannya riset secara cepat, metode penelitian yang digunakan menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang dengan tingkat kesalahan sebesar 2,9 persen.

Sebelumnya kasus mengenai dilakukannya pemilihan kepala daerah tidak langsung menuai banyak sekali protes dari masyarakat, kemenangan pihak oposisi di kursi DPR ini menyebabkan kegaduhan politik yang sampai saat ini belum selesai, ancaman koalisi merah putih benar-benar terbukti untuk menyapu bersih keputusan DPR.

[IrmaWulandari/HD]

Tags:
author

Author: 

Publisher & Content Writer