Penyegelan Apartemen Terrace Suites Cinere Membuahkan Pelecehan

Pengsegelan Apartemen Terrace Suites Cinere Membuahkan Pelecehan

HarianDepok.com – Berita – Cinere , Pembangunan apartemen terrace suites cinere yang terjadi di Depok menimbulkan sebuah pelecehan terhadap pemerintah kota Depok. Pelecehan dilakukan melalui pembungkusan segel yang dipasang oleh satpol PP guna mencegah pembangunan apartemen tersebut dibungkus dengan kain putih. Pembangunan yang dilakukan oleh PT Megapolitan ini disegel oleh satpol PP karena tidak memiliki perizinan yang sah guna mendirikan sebuah bangunan. Perilaku satpol PP ini juga didukung oleh wakil ketua dari komisi A, Hamzah yang juga menjadi bagian dari fraksi gerindra. Pihak Hamzah pun telah melakukan upaya guna menangani masalah ini. Dalam penanganannya, pihaknya tidak lupa untuk melakukan koordinasi dengan satuan polisi pamong praja setempat.

Pada sebuah wawancara pada hari jumat (24/10/14), Hamzah mengatakan bahwa pembungkusan segel dengan kain putih merupakan lambang pelecehan terhadap pemerintah kota yang seharusnya segera ditindak oleh pemerintah kota sendiri. Hamzah menuturkan hal tersebut di depok tepatnya di Gedung DPRD. Hamzah mengungkapkan pemikirannya tentang perizinan pembangunan di wilayah tersebut dengan berkata bahwa pembangunan apapun tentu akan diperbolehkan di tempat tersebut asal perizinan yang dimiliki sesuai dengan perizinan investasi yang diberikan oleh pemerintah sekitar.

Dengan adanya pelanggaran serta pelecehan ini, pemerintah kota dapat menuntut PT megapolitan dengan ayat 1 pasal 232 KUHP yang berisi ancaman tentang penjara dua tahun delapan bulan bagi tersangkanya. Selain itu, Hamzah juga terus melakukan dorongan yang intensif guna mengalihkan perhatian Distarkim pada kasus ini. Mereka medesak pemerintah kota segera menyelesaikan dan memberikan sanksi kepada perbuatan PT Megapolitan yang tidak patuh pada perizinan di daerah depok tersebut. Kelambatan dalam memproses hal ini akan memberikan kesan kekurang tegasan pemerintah kota yang akan menurunkan wibawa pemerintah sendiri.

Kepastian ketidak validan izin ini juga didapat oleh Hamzah dari rapat yang sudah dilakukan dengan BPMP2T dan keterangan yang diberikan oleh sekretaris daerah tentang bangunan tersebut. Pembangunan apartemen ini termasuk pembangunan ilegal dan harus ditindak. Keterangannya juga menambahkan bahwa satpol PP juga telah melakukan usaha yang optimal guna melawan hal tersebut, jadi jika mereka dipersalahkan, Hamzah siap melakukan pembelaan.

[EniGayoe/HD]

Tags:
author

Author: 

Penulis Konten - Author Di Harian Depok