PT Megapolitan Melecehkan Pemkot Depok dengan Pembungkusan Papan Segel

PT Megapolitan Melecehkan Pemkot Depok dengan Pembungkusan Papan Segel

HarianDepok.com – Berita , PT megapolitan telah melakukan hal yang tidak terhormat dengan membungkus segel yang dipasang oleh satpol PP di tempat pembangunan apartemen ATSC atau terrace suites cinere oleh pihak pengembang apartemen tersebut. Pembangunan apartemen ini disegel dikarenakan tidak adanya ijin untuk mendirikan bangunan yang sah di tempat tersebut. Upaya yang dilakukan satpol PP guna menstop pembangunan tersebut didukung sepenuhnya oleh wakil ketua komisi A Hamzah yang merupakan wakil dari fraksi Gerindra. Hamzah pun telah menginformasikan bahwa dalam rangka penyegelan pembangunan tersebut, timnya selalu melakukan pola koordinasi yang teratur dengan satpol PP sekitar.

Dalam keterangannya di gedung DPRD depok pada hari Jumat (24/10/14), Hamzah menyatakan penutupan plang yang dilakukan PT megapolitan dengan kain putih ini merupakan sebuah pelecehan yang di berikan kepada pemerintah kota Depok. Selain itu, beliau juga menuturkan jikalau ada investor ingin melakukan investasi di daerah tersebut, beliau mempersilahkan saja asal prosedur perijinan yang dimiliki guna membangun bangunan adalah perijinan yang valid. Dengan adanya masalah ini, pihak pengembang dapat dituntut dengan Undang-undang pasal 232 KHUP ayat 1 dengan ancaman penjara selama dua tahun delapan bulan.

Dari pihak Hamzah sendiri telah memberikan desakan kepada pemerintah kota untuk memberikan sanksi kepada pembangunan tersebut. Pembangunan yang illegal tidak bisa dibiarkan berdiri karena akan memberikan contoh yang buruk bagi kota-kota lainnya. Ketegasan pemerintah kota adalah pusat bagi terlaksananya proses pengolahan daerah yang baik. Desakan juga dilakukan dikarenakan Hamzah juga telah memberikan pondasi yang kuat guna menjadi dasar hukum sanksi tersebut, yaitu Pasal 232 KUHP ayat satu.

Hamzah pun mantap dalam mengurus perkara ini dikarenakan beliau telah melakukan rapat bersama BPMP2T serta menanyai Sekertaris daerah dan dinas perizinan tentang pembangunan apartemen tersebut. Dan hasilnya benar-benar telah menunjukkan bahwa pembangunan tersebut tidak memiliki perizinan yang kuat. Kemudian beliau juga menuturkan jikalau satpol PP disalahkan oleh Distarkim, hal itu akan dipertanyakan kembali kepada mereka karena menurut mereka satpol PP telah melakukan hal yang seharusnya guna menangani permasalahan pembangunan apartemen tersebut.

[MuhammadKhotib/HD]

Tags: