Ditolak Provinsi, Rancangan Perda RT/RW Ajukan ke Pusat

Ditolak Provinsi, Rancangan Perda RT/RW Ajukan ke Pusat

HarianDepok.com – Berita , Sejauh ini, kota Depok tidak mempunyai Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang RT dan RW. Oleh karena itu, desain peraturan tersebut selalu ditolak Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena pandangan yang berbeda tentang keberadaan empat situ di Depok.

Kepala Dinas Perencanaan Tata Ruang dan Pemukiman Depok, Kania Parwanti mengatakan, karena terus ditolak oleh Jawa Barat, sebuah rancangan peraturan tersebut diserahkan kepada Pusat.

“Kami masih menunggu respon dari pusat,” katanya, Selasa (14/10)

Kania, menjelaskan masalah yang paling bermasalah dalam draft Rancangan Perda RT/RW tersebut adalah adanya empat situ yakni Cining, Gundar, Pondok Gurami dan Telaga.

“Empat situ itu tidak ada dalam perencanaan tata ruang,” katanya.

Rancangan peraturan daerah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Provinsi di Desember 2013, tapi ditolak pemerintah provinsi dan mengembalikan rancangan tersebut ke Pemkot Depok.

“Provinsi mempertanyakan adanya empat situ tersebut,” kata Kania.

Menurut Kania, pemerintah Depok tidak bisa berbuat apa-apa karena lingkungan yang sudah tidak ada lagi. Selain itu, otoritas danau tersebut berada di pemerintah pusat.

“Jadi, pertanyaan tersebut diajukan ke kota,” katanya.

Sebagai anggota Komisi B DPRD Kota Depok, Bernhard Simorangkir, mengatakan draft peraturan yang harus ditinjau ulang. Sebab produk DPRD pada periode sebelumnya dirasa tidak sesuai dengan kondisi saat ini di Depok. Selain itu, isi dari rancangan undang-undang ini penuh dengan kepentingan dari pengembang.

[NurMungil/HD]

Tags:
author

Author: