Konstitusi Darurat Akan Berlaku, Jika Pelantikan Jokowi Ditunda

Konstitusi Darurat Akan Berlaku, Jika Pelantikan Jokowi Ditunda

HarianDepok.com – Berita – Internasional , Konstitusi Ahli Hukum dari Universitas Indonesia, Refly Harun, mengatakan jika pelantikan Joko Widodo ini ditunda, maka kekosongan kekuasaan akan terjadi.

“Kekuatan kekosongan tidak dapat dibiarkan pada kondisi apapun,” ujarnya kemarin.

Sebuah kekuasaan yang kosong dapat terjadi setelah durasi kepemimpinan presiden sebelumnya berakhir, sementara pemimpin baru belum diresmikan.

“Jika itu terjadi, UU Konstitusi Darurat akan berlaku,” kata Refly dalam sebuah pernyataan.

Dalam hal ini, presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bisa memerintah lagi dan mampu mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Hukum Substitusi.

“Ini darurat, apa pun bisa terjadi,” kata Refly.

Namun, Refly berpendapat bahwa kesempatan untuk mengatasi pelantikan Jokowi adalah kecil. Dia mengharapkan pengambilan sumpah pada pelantikan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ‘s sidang paripurna.

Jika sidang MPR tidak dapat dilakukan, pelantikan masih bisa diselenggarakan di sidang Dewan Perwakilan Rakyat.

“Sumpah dapat dilakukan oleh seorang pemimpin dari MPR dan satu pemimpin dari Mahkamah Agung,” kata Refly.

Sementara para pendukung Joko Widodo di Jawa Timur tidak memiliki rencana untuk datang ke Jakarta guna mengawal pelantikan presiden pada 20 Oktober nanti.

“Kami tidak akan pergi ke Jakarta,” Ucap Heru Purwanto, kepala koordinatir.

Kelompok-kelompok relawan yang dipimpin oleh Heru hanya akan melakukan tindakan dalam wilayah mereka sendiri. Salah satunya adalah dengan melakukan doa bersama di alun-alun dan protes damai di depan parlemen. Heru yakin bahwa pelantikan Jokowi itu akan berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme.

[MuhammadKhotib/HD]

Tags: