YLBHI Nilai Pemkot Depok Mengingkari UUD 1945

YLBHI Nilai Pemkot Depok Mengingkari UUD 1945

HarianDepok.com – Berita , Tindakan yang diambil oleh aparat Pemkot Depok dalam menyegel Masjid Al-Hidayah milik jemaat Ahmadiyah di Jln Raya Muchtar, Sawangan, Depok, merupakan penolakan terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Demikian penilaian Mochamad Ainul Yaqin selaku Koordinator Advokasi Sosial Politik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Minggu (5/10).

Menurut dia, tindakan penyegelan ketiga kalinya tersebut adalah bentuk despotisme Pemerintah Kota Depok, karena masjid ini masih digunakan untuk ibadah.

“Perkiraan YLBHI tindakan Pemkot Depok tersebut tidak sepaham dengan Pasal 28 e ayat (1) UUD 1945,” ucap Ainul.

Dia mengatakan bahwa kota Depok juga tidak mengerti Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana dalam pasal tersebut mengatakan bahwa negara menjamin kebebasan semua orang untuk memeluk agama mereka dan untuk beribadat menurut agama dan keyakinan mereka.

“Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Depok dalam menyegel Masjid Al-Hidayah telah membantah adanya UUD 1945 sebagai konstitusi,” kata Ainul.

“Jadi, ILBHI menyatakan dengan tegas, penyegelan aksi Al-Hidaiah masjid melakukan Pemkot Depok adalah tindakan perlawanan terhadap konstitusi negara,” katanya.

Pemerintah Kota Depok harus mengakui dan segera mengekspos masjid Al-Hidaiah karena tindakan tersebut bertentangan dengan Konstitusi.

Dalam SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung, juga tidak memuat tentang penghentian kegiatan jemaat Ahmadiyah tersebut. Hanya saja member peringatan kepadanya.

[NurMungil/HD]

Tags:
author

Author: