Satpol PP Minta “Bayaran” Soal Pemasangan Banner Iklan

Satpol PP Minta “Bayaran” Soal Pemasangan Banner Iklan

HarianDepok.com – Berita , Kegiatan rutin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok dalam menertibkan spanduk iklan yang tanpa izin dan instalasi yang tidak tepat dari kawasan Timur dan Barat Kota Depok membutuhkan adanya tindak lanjut.

Tindakan ini diikuti oleh pengumpulan data, dan kemudian melaporkan hasil data kepada Sekretaris Provinsi (Sekretaris), walikota, yang disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengolahan Aset (DPPKA). Dari DPPK akan dikelurkan rekening hasil eksekutif untuk pengiklan banner, spanduk, billboard, yang telah dihapus tim Pol PP.

“Yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pajak yaitu DPPK, kami sendiri hanya memberikan laporan kami,” kata Nina Suzana, Kasatpol PP saat ditemui di kantor Pol PP, Jumat (3/10).

Nina menambahkan, bagi para pengiklan banner untuk membayar ketentuan pajak yang berlaku dan mempertimbangkan jadwal sesuai dengan peraturan.

“Hindari menginstal spanduk melintang di jalan raya karena bisa membahayakan pengguna jalan,” sambungnya.

Pada awalnya, setiap penertiban yang telah dilakukan Pol PP adalah untuk menciptakan keindahan kota dan pelaksanaan Peraturan (Regulasi) Nomor 7 Thn 2010 tentang pajak daerah dan peraturan daerah Depok Nomor 16 tahun 2012 tentang pengelolaan dan pengendalian ketertiban umum.

“Ini untuk ketertiban, bukan apa-apa. Selain itu kan juga ada Perdanya. Ada denda juga lho. Jadi kami himbau para pemasang benner iklan mematuhi peraturan yang diperlakukan. Jangan asal-asalan saja,” tutupnya.

[NurMungil/HD]

Tags:
author

Author: