DPRD Depok Harap MK Batalkan UU Pilkada

DPRD Depok Harap MK Batalkan UU Pilkada

HarianDepok.com – Berita , Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengesahkan Undang-undang Pilkada lewat DPR atau tidak langsung. Namun, sampai sekarang, pro kontra UU Pilkada masih saja terus bergulir.

Bahkan, sejumlah pihak akan mmenggugat UU Pilkada ini dengan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi guna membatalkan keputusan DPR. Kepala DPRD Depok Hendrik Tangke Allo berharap MK bisa pintar dalam menentukan nasib hak-hak orang-orang yang kini dirampas haknya dengan memutuskan Pilkada tak langsung.

“Ini (UU Pilkada) sudah di ketok palu oleh DPR RI, yang akan berlaku 30 hari ke depan. Ini (UU Pilkada) masih ada proses judicial review ke hakim MK. Saya harap para hakim di MK juga memiliki pendapat yang sama dengan orang-orang Indonesia secara keseluruhan,” kata Hendrik saat ditemu di kantor DPRD Depok, Selasa (30/9).

Menurnya, jika UU Pilkada tersebut masih terus berjalan, dikhawatirkan akan banyak faktor negatif yang menyerang anggota dewan. Misalnya, korupsi dan gratifikasi yang dapat dilakukan selebriti yang berlari untuk pengangkatan kepala negara yang diusung partai politik.

“Memberikan kesempatan untuk anggota dewan korupsi mendapat gratifikasi. Saya tak akan mau seperti itu. Oleh karena itu, saya ingin ini (pilkada) langsung, berikanlah masyarakat Indonesia kebebasan untuk memilih kepala daerahnya. Jangan rampas hak rakyat juga, kita ini kan negara Demokrasi, ya jelas rakyat yang pegang kekuasaan donk,” Katanya.

[AndriIdaman/HD]

Tags:
author

Author: 

"Sesempurna apa pun kopi yang kamu buat, kopi tetap kopi, punya sisi pahit yang tak mungkin kamu sembunyikan.” (Internet Marketers & Publisher)