Ahli Hukum: Pemimpin Besar Berasal Dari Pemilihan Langsung

Ahli Hukum: Pemimpin Besar Berasal Dari Pemilihan Langsung

HarianDepok.com – Berita – Nasional , Pemerintah dan Dewan Perwakilan yang berencana untuk merevisi sistem pemilihan kepala daerah telah menuai protes oleh publik. Sistem ini direvisi karena pemilihan langsung bisa menghasilkan konflik horizontal di kalangan masyarakat.

Menurut ahli hukum tata negara Refly Harun, sistem pemilihan langsung harus didukung. Refly mengatakan bahwa kepala daerah dengan prestasi mengagumkan lahir dari pemilihan langsung.

“Jika bukan karena pemilihan langsung, bagaimana orang-orang seperti Ahok (Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama), Risma (Walikota Surabaya Tri Rismaharini) dan Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung) bisa menjadi pemimpin?” Ujar Refly.

Dewan Perwakilan Rakyat saat ini sedang membahas RUU tentang hukum pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 September. Enam fraksi, termasuk (Gerindra) Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sosial (PKS), Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mendukung gagasan bahwa pemilihan kepala daerah harus dikembalikan ke dewan legislatif daerah, karena pemilihan langsung dapat menyebabkan konflik horizontal di kalangan masyarakat.

Namun, Maskuridin Hafidz dari Jaringan Pendidikan Pemilih membantah klaim tersebut.

“Klaim yang mengatakan bahwa konflik horizontal yang disebabkan oleh pemilihan kepala daerah secara langsung tidak benar. 90 persen dari pemilihan langsung berakhir damai,” kata Maskuridin, Minggu (14/9).

Maskuridin menganggap bahwa ide untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD merupakan langkah mundur dalam demokrasi Indonesia. Pemilihan pemimpin, Maskuridin mengatakan, adalah hak konstitusional rakyat dan dijamin oleh negara.

[MuhammadKhotib/HD]

Tags: